Jajak Pendapat
Bagaimana pendapat Anda tentang informasi yang tersaji pada Website PDAM Kota Denpasar?
Profil

2. Sejarah



Dari fakta perjalanan sejarah membuktikan, sistem pelayanan Air Minum untuk Kota Denpasar sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1932 dengan nama Perusahaan Air Minum. Dengan menggunakan sumber air baku dari mata air Desa Riang Gede yang terletak di Kabupaten Tabanan.  Kapasitas produksi saat itu (kurang lebih) 14 I/dt.  Melayani kota Tabanan dan Denpasar. Sebesar 5 I/dt dialirkan ke Kota Denpasar untuk melayani (kurang lebih) 8000 jiwa atau 7,7 % jumlah penduduk saat itu.  Dialirkan secara garfitasi melalui pipa transmisi 200 mm sepanjang 17,300 dan 150 mm sepanjang 9.140 meter. Setelah kemerdekaan statusnya berubah menjadi perusahaan Air Minum Negara dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga listrik Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pada tahun 1971 Pemerintah Australia melalui Colombo Plan memberikan bantuan dana berupa grant sebesar $ 1.194.000 yang mana dana tersebut dipergunakan untuk membangun berbagai sarana penyediaan air minum sbb:

- 10 buah sumur bor/dalam dengan kapasitas seluruhnya 425 I/dt

-  Pipa transmisi 375 mm sampai dengan 650 mm sepanjang 8500 meter

-  Pipa Distribusi AC&PVC dng diameter 25 mm s/d 350 mm sepjg 125.000 m

-  Balance Tank Darmasaba dengan kapasitas 1.250 m³

-  Reservoir Belusung dengan kapasitas 10.000 m³

-  Reservoir Tonja dengan kapasitas 3000 m³

Tahun 1975 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Tehnik Penyehatan Nomor 93/KPTS/1975 tanggal 21 Oktober 1975 setahun setelah perubahan status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tepatnya tanggal 21 Oktober 1976 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 5/Pemda/tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan ditunjuk Direktur Perusahaan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.

Perkembangan Kota Denpasar sangat pesat sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 terbentuklah Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Denpasar yang peresmiannya dilaksanakan  pada tangal 27 Pebruari 1992.

Untuk mengakomodasi pelayanan air bersih di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar sebelum terbentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, maka antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung dengan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar yang diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, disepakati bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disamping melayani kebutuhan Air Minum kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung juga melayani masyarakat Kotamadya Dati II Denpasar.

Selanjutnya keinginan Pemda Kodya Dati II Denpasar  untuk membentuk sendiri PDAM Kodya Dati II Denpasar oleh Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ditanggapi positif dimana pada prinsipnya dapat menyetujui.

Ditindaklanjuti melalui beberapa proses yang meliputi:

1.      Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 20 Tahun 1995 tentang pendirian PDAM kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 18 Desember 1995 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 8 Oktober 1996 nomor 518 Tahun 1996 dan diundangkan pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 18 tahun 1996 tanggal 28 Oktober 1996 seri D nomor 8.

2.      Pembentukan Panitia Perumus Pemisahan PDAM kab. Dati II Badung melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 1741 tahun 1995 tanggal 22 Desember 1995 dengan anggotanya yang terdiri dari unsur badan Pengawas, unsur Badan Pertimbangan, unsur BPKP dan unsur PDAM Kab. Dati II Badung.

3.     Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Dirjen PUOD) Nomor 690-05-695 tanggal 3 September 1996 tentang Pembentukan Tim Penilai Konpensasi Asset PDAM kab. Dati II Badung dengan susunan Keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat yaitu: Depdagri, Cipta Karya, Dirjen Anggaran dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan) dan dari Pemerintah Daerah antara lain; Pemda Tingkat I Bali, Pemda Tingkat II Badung Pemda Tingkat II Denpasar dan PDAM kabupaten Dati II Badung, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan di lapangan.

4.      Surat Keputusan Direktur Bina Pendapatan Daerah selaku Ketua Tim Pusat Nomor 615/Perda/1996 tanggal 3 Oktober 1996 tentang Pembentukan Tim Teknis Penilaian Kompensasi Asset PDAM Kabupaten Dati II Badung yang anggotanya berasal dari unsur Direktorat Bina Pendapatan Daerah Departemen Keuangan, Pemda Tingkat I Bali, Pemda Tingkat II Badung, Pemda Tingkat II Kodya Denpasar, Pemda Kabupaten Dati II Badung.

5.       Kesepakatan bersama tanggal 31 Mei 1997 antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar mengenai mengenai pengelolaan Asset PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan PDAM Kodya Daerah Tingkat II Denpasar dengan disaksikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.  PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Badung mengelola sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Badung dan PDAM.Kotamadya Dati II Denpasar mengelola sarana dan prasarana yang berada di wilayah Kotamadya Dati II Denpasar secara terpisah.

6.      Serah Terima Pengelolaan Asset PDAM Kab. Daerah Tingkat II Badung kepada PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dengan berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 73  Tahun 1997 (Pihak Pertama) dan Nomor 67 tahun 1997 (Pihak Kedua) tanggal 30 Juni 1997 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.  Dimana mulai tanggal 1 Juli 1997 PDAM Kodya Dati II Denpasar resmi mulai melaksanakan Operasional Pengelolaan terpisah dengan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Serah terima Asset dan hutang jangka panjang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar No. 539/4364/EK Pihak Pertama dan No. 539/994/EK Pihak Kedua, dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar yang diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dimana semua beban dan tanggung jawab pelanggan berada di wilayah masing-masing.


Facebook
Twitter